Geng-geng kriminal secara terbuka membeli teknologi pencurian mobil canggih secara online dengan harga melebihi £20.000, sementara pembatasan hukum sulit untuk mengimbanginya. Perangkat ini, termasuk relayer sinyal, repeater, dan jammer, memungkinkan pencuri membuka kunci, memulai, dan menonaktifkan sistem pelacakan dari jarak jauh di kendaraan modern, bahkan merek mewah seperti Lamborghini. Kerangka hukum saat ini mengizinkan penjualan peralatan tersebut, karena kepemilikannya sendiri belum ilegal berdasarkan Undang-Undang Telegrafi Nirkabel tahun 2006.
Cara Kerja Teknologi
Perangkat relai dan pengulang sinyal mencegat dan mereplikasi sinyal dari fob tanpa kunci, memberikan akses kepada pencuri tanpa gangguan fisik. Pengacau sinyal mengacak pelacak kendaraan, memastikan mobil yang dicuri tetap tidak dapat dilacak. Alat-alat ini tersedia secara online, dengan daftar harga dan video instruksi yang beredar di jaringan kriminal. Para ahli memperkirakan bahwa kelompok kejahatan terorganisir dapat mencuri hingga sepuluh kendaraan per minggu dengan menggunakan teknologi ini, sehingga dengan cepat mendapatkan pengembalian investasi.
Permasalahan Hukum
RUU Kejahatan dan Perpolisian yang dikeluarkan Pemerintah, yang diperkenalkan pada bulan Februari dan kini disahkan oleh House of Lords, bertujuan untuk mengkriminalisasi kepemilikan dan distribusi perangkat-perangkat tersebut. Hukuman dapat mengakibatkan denda tidak terbatas dan hukuman hingga lima tahun penjara. Namun, undang-undang tersebut menghadapi tantangan, karena terdakwa mungkin perlu membuktikan bahwa mereka tidak bermaksud atau mencurigai perangkat tersebut akan digunakan untuk kegiatan kriminal.
Meningkatnya Kejahatan Kendaraan
Sekitar 40% pencurian mobil kini melibatkan teknologi berbasis sinyal, dan 60% kasusnya menggunakan jammer di London saja. Tren ini menyoroti semakin canggihnya kejahatan kendaraan dan perlunya intervensi hukum yang mendesak. Aparat penegak hukum dan pakar industri menyerukan pendekatan multi-sisi untuk memerangi ancaman yang semakin besar ini.
Respon Industri dan Penegakan Hukum
Anggota parlemen Dame Diana Johnson menekankan bahwa undang-undang baru ini akan mencegah perangkat ini jatuh ke tangan yang salah. ACC Jenny Sims dari Dewan Kapolri setuju dengan hal tersebut, dengan menyatakan bahwa alat-alat ini sudah terlalu mudah diakses dalam waktu yang terlalu lama. Richard Billyeald dari Thatcham Research menambahkan bahwa mengkriminalisasi kepemilikan dan penjualan perangkat ini akan meningkatkan risiko bagi para penjahat sekaligus melindungi sektor otomotif.
Diperlukan Tindakan Keamanan yang Lebih Luas
Meskipun undang-undang yang akan datang ini merupakan langkah positif, para ahli mengingatkan bahwa hal tersebut hanyalah satu bagian dari teka-teki. Strategi yang komprehensif harus mencakup peningkatan sistem keamanan kendaraan, peningkatan koordinasi penegakan hukum, dan kampanye kesadaran masyarakat. Industri otomotif dan lembaga pemerintah harus berkolaborasi untuk tetap menjadi yang terdepan dalam taktik kriminal yang terus berkembang.
Kesenjangan hukum dalam mengendalikan teknologi pencurian mobil telah memungkinkan para penjahat untuk beroperasi tanpa mendapat hukuman, namun undang-undang yang akan datang berjanji untuk menutup celah ini. Namun, langkah-langkah keamanan yang lebih luas sangat penting untuk sepenuhnya mengatasi meningkatnya ancaman kejahatan kendaraan.
